Pages

Selasa, 10 Januari 2012

Mereka Bekerjasama Melawan Warga



             Akhir-akhir ini Ibu Pertiwi diwarnai banyak pertumpahan darah. Berbagai kasus pembunuhan warga kerap mewarnai ranah publik. Seharusnya Reformasi membawa kita ke arah yang lebih baik dengan menciptakan masyarakat madani, terciptanya Good Governance di berbagai elemen pemerintahan guna tercapainya cita-cita bangsa. Namun sayang, reformasi justru semakin jauh dari harapan, berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi di berbagai pelosok negeri. Semua itu tidak lain tidak bukan karena belum mampunya pemerintah dalam menjalankan prinsip Good Governance. Pemerintah kerap kali tidak transparansi, tidak bertanggungjawab (aquntable) dan tidak menjunjung tinggi kehidupan demokrasi. Tuntutan rakyat bukan didengarkan tapi malah di lawan. Semua itu juga tidak lepas dari minimnya profesionalitas akibat korporatokrasi. Rakyat dikorbankan demi kepentingan investor, bahkan polisi yang seharusnya berkewajiban menjaga ketertiban umum justru menjadi tameng perusahaan asing.
            Berbagai media saat ini mulai banyak memberitakan berbagai kasus pembunuhan warga masyarakat yang menyuarakan suara mereka ketika melawan pemerintah. Bahkan tidak sedikit dari mereka harus kehilangan nyawa. Masyarakat yang paling banyak menjadi korban pelanggaran HAM adalah kaum petani seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bima NTB. Dari proses hasil geologi daerah tersebut memang memiliki sumber daya alam yang potensial seperti emas, perak, tembaga, timah hitam, pasir besi dan masih banyak lainnya. Sehingga hal ini menarik bagi investor-investor asing.
            Sebagian besar masyarakat Bima memang mayoritasnya adalah petani. Tapi disamping itu, Bima juga memiliki rata-rata curah hujan yang relatif pendek sehingga sumber air sangat penting bagi masyarakat. Warga yang mengandalkan hidup mereka dari hasil pertanian tentu sangat resah bila sumber air mereka akan di ambil alih untuk dikelola investor asing sehingga rakyatpun menuntut untuk menolak PT SMN milik Australia itu untuk mengeksploitasi wilayah mereka. Namun apa yang terjadi, ketika masyarakat menuntut pemerintah justru mereka tidak direspon bahkan pemerintah setempat tetap melajnutkan perjanjiannya dengan investor asing tanpa memperdulikan masyarakat sedikitpun. Rakyat terus melawan karena kehidupan mereka semakin terancam. Hal ini membuktikan kalau pemerintah kurang transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat.
            Masyarakat yang terus membela hak mereka dan menentang rencana pemerintah. Namun entah kenapa  warga yang melakukan perlawanan harus diserang. Bahkan hingga kini tidak sedikit dari mereka yang terluka dan mati mengenaskan. Aparat kepolisian yang seharusnya melindungi warga justru mengarahkan senjata mereka ke tubuh warga yang membela hidupnya. Sungguh ironis ketika warga yang seharusnya dilindungi justru harus mati karena membela hidup mereka ditangan aparat yang seharusnya mensejahterakan mereka. Selain di Bima polisi juga memiliki catatan hitam lainnya.
Seperti konflik lahan perkebunan kelapa sawit PT Barat Selatan Makmur Investindo pada tanggal 11 November 2011 yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 6 orang luka-luka. Pada tanggal 9 November 2011, ratusan petani di desa Hutabalang, Tapanuli Tengah bentrok dengan polisi dan yang paling buruk adalah kasus di Mesuji, Sumatera Selatan dimana banyak nyawa melayang karena pembantaian oleh aparat. Hal ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang sangat berat dan kejam. Namun pemerintah hanya bisa mengeluarkan janji-janji palsu mereka.(sumber : majalah forum)
Kejadian-kejadian tersebut  memang menunjukkan bahwa polisi jelas-jelas memihak investor daripada warga yang lemah. Mereka mengahabisi nyawa-nyawa yang seharusnya mereka lindungi. Pemerintah yang berada di belakang itu semua hanya bisa menghasilkan retorika belaka. Ini juga membuktikan kepada kita semua bahwa korporatokrasi semakin merajalela, pemerintah lebih mementingkan pemilik modal daripada rakyatnya sendiri (Neoliberalisme). Entah kapan hukum benar-benar ditegakkan atau UUD dan Pancasila benar-benar dijalankan. Semoga ibu pertiwi cepat tersenyum kembali seperti harapan para pejuang terdahulu.

1 komentar:

  1. memang sangat menyedihkan, kita harus menerima kenyataan bahwa aparat yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi sosok penyiksa rakyat kecil...

    nb: tulisan anda bagus,,,

    BalasHapus